Kemiskinan tidak selalu berkaitan dengan perekonomian Negara. Terbukti pada masa orde baru perekonomian Indonesia meningkat. Tetapi masyarakatnya belum tergolong sejahtera dan masih bergelut dengan kemiskinan. Hal ini jelas bertentangan dengan pendapat para ekonom pada saat itu yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya mengurangi penduduk miskin.  Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Salah satu yang hasilnya jelas adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau yang di singkat PNPM. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat Indonesia miskin secara mandiri. Program ini difokuskan untuk pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Salah satu contoh yang diangkat adalah pemberdayaan masyarakat kota Garut. Kota Garut adalah salah satu kota di Jawa Barat yang masih tergolong miskin. Melalui program ini, beberapa kemajuan terlihat, baik segi perekonomian maupun infrastruktur yang di bangun melalui program kegiatan ini. Sejauh ini masyarakat menganggap bahwa program ini cukup membantu. Meskipun demikian, program ini juga menghadapi banyak kendala. Kendala tersebut diantaranya adalah system yang belum matang dan kendala di lapangan yang berhubungan dengan masyarakat secara langsung.  Program ini perlu dijalankan terus dengan pembenahan sistem yang telah ada sebelumnya. Maka dari itu, perlu dilakukan evaluasi system dalam program ini. Selain itu, karena kegiatan program ini berlanjut melalui swadaya masyarakat, maka perlu pembimbingan yang berkelanjutan. Selain itu juga diperlukan evaluasi yang jelas dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat agar tidak terjadi penyelewengan dalam program ini. Setiap tahunnya program ini menggulirkan dana yang cukup besar. Artinya kemungkinan masalah korupsi atau penyalahgunaan dana menjadi besar. Di dalam program ini, seluruh masyarakat berhak berkontribusi langsung dalam kegiatan yang telah direncanakan. Artinya, tidak ada kelompok masyarakat yang diutamakan dan kelompok yang terpinggirkan. Peran fasilitator juga perlu dioptimalkan. Hal ini karena fasilitator berperan dalam keberlanjutan kegiatan yang telah dilaksanakan. Hal lain yang perlu dibenahi adalah masalah dari masyarakat itu sendiri. Karena masyarakat melakukan swadaya untuk pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun melalui program ini. Maka dari itu diperlukan rapat rutin agar pemerintah daerah dan pusat dapat mengetahui berbagai kendala yang dihadapi masyarakat. Apabila program ini dapat dilanjutkan dan lebih dioptimalkan, maka  bukan hal yang mustahil apabila Indonesia akan menjadi negara maju dan sejahtera. Selain itu, masyarakatnya pun akan dapat keluar dari jerat kemiskinan yang telah menjadi kemelut sejak lama. Dan dalam beberapa tahun ke depan masyarakat Indonesia akan lebih mandiri dalam hal pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.