Meski tidak semua peserta CPNS K2 dapat di angkat menjadi pNS akan tetapi pengumuman CPNS 2014 ini menambah antrian panjang guru honorer yang telah diangkat menjadi PNS- Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui katogori dua telah di umumkan dan telah dapat dilihat di situs resmi BKN. Kita hanya dapat melihat list nama yang lulus saja, sedangkan yang tidak lulus tidak dapat terlihat. jadi jika kita ingin mengetahui apakah masuk atau tidak, kita tinggal mencari nama kita di list tersebut dan apabila terdapat dalam list tersebut maka kita telah lulus seleksi. Ada kemungkinan data yang keluar masih berangsur. jadi cek life time dan beberapa kali untuk menghindari kesalahpahaman. "Kami jamin semua daerah dapat perlakuan sama. Pengumuman ini seperti air yang mengalir, setiap ada data dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) masuk, kami olah lalu di-publish," papar dia. “Untuk kabupaten/kota, diambil oleh Sekda Provinsi atau pejabat yang mewakili provinsi dengan disertai surat tugas. Merekalah yang akan menyerahkan kepada masing-masing utusan kabupaten/kota di kantor Gubernur,” imbuh Tasdik. Sebelum menerbitkan NIP, BKN diminta untuk memferivikasi ulang peserta CPNS yang telah lulus uji akademi. Tasdik menambahkan “Apabila kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan, maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi CPNS,”. berikut ini cara melihat pengumuman CPNS yang telah berhasil lulus melewati uji seleksi PNS 1. Masukan Daerah untuk katakunci Intansi 2. isi propinsi dan kabupaten sesuai dengan lokasi anda 3. Melihat deretan list yang panjang, pastikan nama anda telah terdaftar di sana, untuk yang telah lulus 🙂 Semoga lulus Beberapa kementrian yang telah di umumkan oleh BKN dalam situs resminya Privinsi dan kabupaten : 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Riset dan Teknologi 3. Kementerian Koperasi Dan UKM 4. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5. Kementerian Sosial 6. Kementerian Perdagangan 7. Kementerian Sekretariat Negara 8. Badan Kepegawaian Negara 9. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 10. Badan Tenaga Nuklir Nasional 11. Kementerian PPN/Bappenas 12. Badan Koordinasi Penanaman Modal 13. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 14. Badan Standardisasi Nasional 15. Badan Pengawas Obat dan Makanan 16. Badan Nasional Penempatan Perlind. TKI 17. Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung 18. Pemerintah Kab. Bangka 19. Pemerintah Kab. Belitung 20. Pemerintah Kab. Bangka Barat 21. Pemerintah Kab. Bangka Tengah 22. Pemerintah Kab. Bangka Selatan 23. Pemerintah Kab. Belitung Timur 24. Pemerintah Kota Pangkal Pinang 25. Pemerintah Provinsi Bengkulu 26. Pemerintah Kab. Bengkulu Utara 27. Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan 28. Pemerintah Kab. Rejang Lebong 29. Pemerintah Kab. Kaur 30. Pemerintah Kab. Mukomuko 31. Pemerintah Kab. Kepahiang 32. Pemerintah Kab. Lebong 33. Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah 34. Pemerintah Kota Bengkulu 35. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 36. Pemerintah Provinsi Jawa Barat 37. Pemerintah Kab. Bogor 38. Pemerintah Kab. Sukabumi 39. Pemerintah Kab. Cianjur 40. Pemerintah Kab. Bekasi 41. Pemerintah Kab. Karawang 42. Pemerintah Kab. Purwakarta 43. Pemerintah Kab. Subang 44. Pemerintah Kab. Bandung 45. Pemerintah Kab. Sumedang 46. Pemerintah Kab. Garut 47. Pemerintah Kab. Tasikmalaya 48. Pemerintah Kab. Ciamis 49. Pemerintah Kab. Cirebon 50. Pemerintah Kab. Kuningan 51. Pemerintah Kab. Indramayu 52. Pemerintah Kab. Majalengka 53. Pemerintah Kab. Bandung Barat 54. Pemerintah Kota Bandung 55. Pemerintah Kota Bogor 56. Pemerintah Kota Sukabumi 57. Pemerintah Kota Cirebon 58. Pemerintah Kota Bekasi 59. Pemerintah Kota Depok 60. Pemerintah Kota Cimahi 61. Pemerintah Kota Tasikmalaya 62. Pemerintah Daerah D I Yogyakarta 63. Pemerintah Kab. Bantul 64. Pemerintah Kab. Sleman 65. Pemerintah Kab. Gunungkidul 66. Pemerintah Kab. Kulon Progo 67. Pemerintah Kota Yogyakarta 68. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 69. Pemerintah Kab. Semarang 70. Pemerintah Kab. Kendal 71. Pemerintah Kab. Demak 72. Pemerintah Kab. Grobogan 73. Pemerintah Kab. Pekalongan 74. Pemerintah Kab. Batang 75. Pemerintah Kab. Tegal 76. Pemerintah Kab. Brebes 77. Pemerintah Kab. Pati 78. Pemerintah Kab. Kudus 79. Pemerintah Kab. Pemalang 80. Pemerintah Kab. Jepara 81. Pemerintah Kab. Rembang 82. Pemerintah Kab. Blora 83. Pemerintah Kab. Banyumas 84. Pemerintah Kab. Cilacap 85. Pemerintah Kab. Purbalingga 86. Pemerintah Kab. Banjarnegara 87. Pemerintah Kab. Magelang 88. Pemerintah Kab. Temanggung 89. Pemerintah Kab. Wonosobo 90. Pemerintah Kab. Purworejo 91. Pemerintah Kab. Kebumen 92. Pemerintah Kab. Klaten 93. Pemerintah Kab. Boyolali 94. Pemerintah Kab. Sragen 95. Pemerintah Kab. Sukoharjo 96. Pemerintah Kab. Karanganyar 97. Pemerintah Kab. Wonogiri 98. Pemerintah Kota Semarang 99. Pemerintah Kota Salatiga 100. Pemerintah Kota Pekalongan 101. Pemerintah Kota Tegal 102. Pemerintah Kota Magelang 103. Pemerintah Kota Surakarta 104. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 105. Pemerintah Kab. Banjar 106. Pemerintah Kab. Tanah Laut 107. Pemerintah Kab. Tapin 108. Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan 109. Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah 110. Pemerintah Kab. Barito Kuala 111. Pemerintah Kab. Tabalong 112. Pemerintah Kab. Kotabaru 113. Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara 114. Pemerintah Kab. Tanah Bumbu 115. Pemerintah Kab. Balangan 116. Pemerintah Kota Banjarmasin 117. Pemerintah Kota Banjar Baru 118. Pemerintah Provinsi Gorontalo 119. Pemerintah Kab. Gorontalo 120. Pemerintah Kab. Boalemo 121. Pemerintah Kab. Pohuwato 122. Pemerintah Kab. Bone Bolango 123. Pemerintah Kab. Gorontalo Utara 124. Pemerintah Kota Gorontalo 125. Pemerintah Provinsi Bali 126. Pemerintah Kab. Buleleng 127. Pemerintah Kab. Jembrana 128. Pemerintah Kab. Klungkung 129. Pemerintah Kab. Gianyar 130. Pemerintah Kab. Karangasem 131. Pemerintah Kab. Bangli 132. Pemerintah Kab. Badung 133. Pemerintah Kab. Tabanan 134. Pemerintah Kota Denpasar 135. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 136. Pemerintah Kab. Bintan 137. Pemerintah Kab. Karimun 138. Pemerintah Kab. Natuna 139. Pemerintah Kab. Lingga 140. Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas 141. Pemerintah Kota Batam 142. Pemerintah Kota Tanjungpinang