Demo buruh dimana – mana.
Inilah Indonesia yang tak pernah “tentram” dalam kesehariannya, setiap tahun akan berganti dengan tahun baru atau bahkan beberapa bulan menjelang pergantian tahun itu sudah mulai marak demo dimana – dimana, seperti yang terjadi akhir – akhir ini, media televisi dan Koran pun sudah mulai hangat dengan pembicaraan yang sudah jadi cirri khas Negara Indonesia ini yaitu demo buruh mengenai keinginan mereka untuk mendapat gajih yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi.
Jalan utama kebanyakan provinsi di Indonesia mengalami kemacetan lebih panjang dari hari biasanya masyarakat pun merasa terganggu dengan fenomena ini karena jalan – jalan protokol mulai penuh dengan manusia yang “menuntut keadilan” melalui UMP yang tak pernah cukup memenuhi kebutuhan mereka, akibatnya masyarakat pun merasa risih dan bukan member empati kepada mereka. Para pengusaha pun tambah geram dengan keadaan yang terjadi ini dan memaksa mereka untuk menaikkan biaya produksi dan pemerintah pun dibuat pusing lagi dengan masalah – masalah yang tak kunjung usai ini.
Fenomena yang tak pernah ada jalan tengahnya antara pengusaha dan buruh, dan disinilah fungsi pemerintah sebagai mediator sangatlah dibutuhkan. Di satu sisi para buruh mendesak pemerintah untuk menaikkan UMP (Upah Minimum Provinsi) agar mereka bisa mengikuti KHL (Kebutuhan Hidup Layak) yang diasumsikan terus naik, dan di sisi lain para pengusaha harus menambah biaya produksi dan bahkan bisa sampai melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) agar perusahaan bisa bersaing dan tetap bertahan hidup.
Salahnya demo ini telah menjadi rutinitas bagi para buruh sehingga hilanglah keharmonisan antara pengusaha dengan buruh. Para pengusaha belum bisa member pengertian kepada para buruh begitu pula sebaliknya buruh belum bisa member pengertian kepada para pengusaha.
Dengan adanya tragedi seperti ini banyak pihak yang dirugikan bukan hanya buruh yang tercoret makna buruhnya sebagai pekerja dan bukan hanya para pengusaha yang terganggu kinerja perusahaannya karena harus berhenti dulu beroperasi tapi juga masyarakat merasa terganggu aktifitasnya dan bahkan pemerintah dianggap gagal menanggungjawabi kursi yang mereka duduki. Dampak parah yang akan terjadi selanjutnya adalah akan hilangnya para investor luar negeri yang ragu untuk menanamkan modalnya dan memilih untuk berinvestasi di Negara lain yang lebih bisa menjamin modal yang mereka investasikan.
Solusi tepatnya adalah pemerintah melakukan mediasi dengan menghadirkan dan mempersilahkan antara kaum buruh dengan para pengusaha untuk duduk bersandingan membahas semuanya dengan kepala dingin.