Hello Guys! kita membahas sejarah yu? Seperti kutipan dari pidato soekarno pada peringatan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 1966 yang mengingatkan kepada kita “Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah” atau dikenal juga dengan “JASMERAH”. Kali ini saya akan mengajak pembaca setia galihpamungkas.com untuk membahas tentang sejarah Orde Baru.
Orde Baru secara awam merupakan sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto. Namun, sebenarnya ketika semangat orde baru di mulai pemerintah pada masa itu memaknainya sebagai suatu orde yang memiliki tekad dan sikap untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat yang dilandasi dengan semangat pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
Orde baru diawali dengan peristiwa yaitu di keluarkannya Surat Perintah 11 Maret Tahun 1966 yang sering di sebut juga dengan sebutan “Super Semar”. Surat perintah ini merupakan tonggak lahirnya rezim orde baru ini.
Dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966, berawal dari terjadinya krisis yang terjadi di Indonesia pada saat itu, yang mana krisis politik dan ekonomi semakin bergejolak dan tidak terkendali. Untuk mengatasi masalah tersebut secara bijak pemerintahan Soekarno mengadakan sidang kabinet Dwikora yang dipimpin langsung oleh presiden soekarno. Namun, ketika sidang itu sedang berlangsung, ajudan presiden melaporkan bahwa disekitar istana terdapat pasukan yang tidak dikenal. Kemudian untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan soekarno langsung memutuskan untuk menyerahkan pimpinan sidang wakil perdana menteri II yang bernama Dr J. Laimena. Setelah menyerahkan pimpinan sidang, kemudian presiden soekarno pergi kebogor dengan menggunakan helikopter dan didampingi oleh Wakil Perdana Menteri I yang bernama Dr. Subandrio serta Wakil Perdana Menteri II Chaerul Saleh.
Melihat keadaan Ibukota yang semakin kacau dan tidak terkendali 3 perwira tinggi tentara meminta izin kepada soeharto selaku Menteri panglima Angkatan darat dan Menteri Pangkokamtib untuk menghadap presiden melaporkan hal tersebut. Ketiga perwira tersebut ialah Mayor Brigadir Jenderal M. Yusuf, Jenderal Basuki Rakhmat, dan Brigadir Jenderal Amir Machmud. Setelah mendapat izin soeharto ketiganya langsung bergegas ke bogor dan bertemu soekarno untuk melaporkan situasi ibu kota yang tidak terkendali, mereka juga memohon kepada soekarno agar segera mengambil tindakan pengamanan. Kemudian mendengar laporan tersebut akhirnya soekarno mengeluarkan surat perintah yang ditujukan kepada Jenderal Soeharto yang waktu itu selaku panglima angkatan darat untuk mengambil tindakan menjamin keamanan, ketentraman, serta kestabilan jalannya pemerintahan demi menjaga keutuhan bangsa dan negara. Surat yang dikeluarkan tersebut merupakan surrat yang kita kenal sebagai “SUPER SEMAR”.
Isi supersemar sampai saat ini masih menjadi kontroversi dan perdebatan. Jika kita membahas isi supersemas dan kontroversi supersemar akan memakan waktu yang cukup lama. Intinya setelah di keluarkannya supersemar tersebut Soeharto seakan-akan diberikan kewenangan oleh presiden untuk melakukan pengendalian tanpa batas, sampai akhirnya kursi pemerintahan pun di duduki oleh soeharto.
Sejarah Orde baru : Masa Pemerintahan Soeharto
Hello Guys! kita membahas sejarah yu? Seperti kutipan dari pidato soekarno pada peringatan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 1966 yang mengingatkan kepada kita “Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah” atau dikenal juga dengan “JASMERAH”. Kali ini saya akan mengajak pembaca setia galihpamungkas.com untuk membahas tentang sejarah Orde Baru.
Orde Baru secara awam merupakan sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto. Namun, sebenarnya ketika semangat orde baru di mulai pemerintah pada masa itu memaknainya sebagai suatu orde yang memiliki tekad dan sikap untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat yang dilandasi dengan semangat pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
Orde baru diawali dengan peristiwa yaitu di keluarkannya Surat Perintah 11 Maret Tahun 1966 yang sering di sebut juga dengan sebutan “Super Semar”. Surat perintah ini merupakan tonggak lahirnya rezim orde baru ini.
Dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966, berawal dari terjadinya krisis yang terjadi di Indonesia pada saat itu, yang mana krisis politik dan ekonomi semakin bergejolak dan tidak terkendali. Untuk mengatasi masalah tersebut secara bijak pemerintahan Soekarno mengadakan sidang kabinet Dwikora yang dipimpin langsung oleh presiden soekarno. Namun, ketika sidang itu sedang berlangsung, ajudan presiden melaporkan bahwa disekitar istana terdapat pasukan yang tidak dikenal. Kemudian untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan soekarno langsung memutuskan untuk menyerahkan pimpinan sidang wakil perdana menteri II yang bernama Dr J. Laimena. Setelah menyerahkan pimpinan sidang, kemudian presiden soekarno pergi kebogor dengan menggunakan helikopter dan didampingi oleh Wakil Perdana Menteri I yang bernama Dr. Subandrio serta Wakil Perdana Menteri II Chaerul Saleh.
Melihat keadaan Ibukota yang semakin kacau dan tidak terkendali 3 perwira tinggi tentara meminta izin kepada soeharto selaku Menteri panglima Angkatan darat dan Menteri Pangkokamtib untuk menghadap presiden melaporkan hal tersebut. Ketiga perwira tersebut ialah Mayor Brigadir Jenderal M. Yusuf, Jenderal Basuki Rakhmat, dan Brigadir Jenderal Amir Machmud. Setelah mendapat izin soeharto ketiganya langsung bergegas ke bogor dan bertemu soekarno untuk melaporkan situasi ibu kota yang tidak terkendali, mereka juga memohon kepada soekarno agar segera mengambil tindakan pengamanan. Kemudian mendengar laporan tersebut akhirnya soekarno mengeluarkan surat perintah yang ditujukan kepada Jenderal Soeharto yang waktu itu selaku panglima angkatan darat untuk mengambil tindakan menjamin keamanan, ketentraman, serta kestabilan jalannya pemerintahan demi menjaga keutuhan bangsa dan negara. Surat yang dikeluarkan tersebut merupakan surrat yang kita kenal sebagai “SUPER SEMAR”.
Isi supersemar sampai saat ini masih menjadi kontroversi dan perdebatan. Jika kita membahas isi supersemas dan kontroversi supersemar akan memakan waktu yang cukup lama. Intinya setelah di keluarkannya supersemar tersebut Soeharto seakan-akan diberikan kewenangan oleh presiden untuk melakukan pengendalian tanpa batas, sampai akhirnya kursi pemerintahan pun di duduki oleh soeharto.